Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat yang berdimensi waktu satu tahunan. Keberhasilan pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan visi sebagai Kabupaten yang “Islami, Maju dan Berkelanjutan” perlu didukung oleh komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis yang didukung oleh peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif dan berintegritas.
Visi kabupaten Aceh Barat sebagai kabupaten yang “Islami, Maju, dan Berkelanjutan” diwujudkan dalam 5 misi, yaitu sebagai berikut: (1) Mewujudkan transformasi sosial masyarakat menuju meningkatnya kualitas SDM yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan Budaya Aceh serta berdaya saing; (2) Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada kemandirian ekonomi; (3) Mewujudkan tranformasi tata kelola pemerintahan dan mendukung Stabilitas dan Kondusifitas; (4) Mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Aceh Barat sesuai potensi wilayah yang dimiliki; dan (5) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Masing-masing misi dijelaskan melalui arah kebijakan dan sasaran strategis.
Strategi dan kebijakan memegang peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan Pembangunan. Strategi dan kebijakan memberikan panduan tentang langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan pembangunan. Mereka membentuk landasan bagi pengambilan keputusan dan tindakan di semua tingkatan pemerintahan. Dengan adanya strategi dan kebijakan yang terarah, sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif. Mereka membantu menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan bahwa upaya pembangunan difokuskan pada hal-hal yang paling penting. Strategi dan kebijakan memfasilitasi koordinasi antarlembaga dan sektor. Mereka membantu mengintegrasikan berbagai inisiatif dan program pembangunan agar bekerja secara bersinergi menuju tujuan bersama. Melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan, strategi dan kebijakan membantu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial tidak merugikan lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Strategi dan kebijakan dapat menciptakan mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, tujuan pembangunan dapat menjadi lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.
Strategi dan kebijakan membantu dalam identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Ini membantu menghindari potensi hambatan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, strategi dan kebijakan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui kebijakan yang mendukung sektor ekonomi, strategi dan kebijakan membantu meningkatkan daya saing suatu daerah atau negara dalam konteks global. Ini mencakup pengembangan infrastruktur, investasi, dan kebijakan perdagangan. Strategi dan kebijakan dapat dirancang untuk memastikan distribusi yang adil dari manfaat pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara berbagai kelompok Masyarakat. Dengan menetapkan kebijakan yang mendukung akuntabilitas dan transparansi, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menghindari praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan Pembangunan. Dengan adanya strategi dan kebijakan yang baik, suatu entitas pembangunan memiliki dasar yang lebih kokoh untuk mencapai tujuannya, memastikan keberlanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.