Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan daerah. Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Selatan dihadapkan pada tantangan untuk mengalihkan ketergantungan ekonominya dari sektor berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan, menuju ekonomi hijau berbasis keberlanjutan. Langkah ini selaras dengan komitmen nasional untuk mencapai net zero emissions pada 2050. KLHS ini disusun berdasarkan regulasi nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, serta mengadopsi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang relevan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan.

Tujuan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, yaitu 1) Memastikan kebijakan pembangunan di Kalimantan Selatan mendukung pencapaian TPB melalui integrasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 2) Memberikan arah strategis dalam transisi menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau; 3) Meningkatkan ketahanan iklim daerah terhadap risiko bencana terkait perubahan iklim.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki peran fundamental dalam memastikan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029. Urgensi KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terletak pada fungsinya untuk mengidentifikasi potensi risiko lingkungan yang muncul akibat pembangunan, sekaligus menawarkan solusi strategis agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara seimbang. Rekomendasi KLHS menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Analisis daya dukung dan daya tampung, capaian terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan landasan yang kuat bagi penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa hasil analisis seperti analisis daya dukung dan daya tampung, analisis capaian indikator TPB, dan analisis capaian OPD. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan pendekatan ecoregion dan jasa ekosistem. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa potensi lingkungan hidup daerah harus dioptimalkan secara bijaksana untuk mencapai target-target pembangunan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam mengenai daya dukung dan daya tampung ini penting untuk menentukan skenario pembangunan yang berkelanjutan, baik dengan upaya tambahan maupun tanpa upaya tambahan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merencanakan penggunaan sumber daya alam secara efisien dan menghindari kerusakan lingkungan yang tidak perlu.

Capaian indikator TPB di Provinsi Kalimantan Selatan dianalisis menunjukkan distribusi pencapaian TPB yaitu sebanyak 41,95% indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau termasuk dalam kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai (SS). Sementara itu, 26,69% indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai target yang diharapkan atau dikategorikan sebagai Sudah Dilaksanakan dan Belum Tercapai (SB). Di sisi lain, terdapat 0,85% indikator yang sama sekali belum dilaksanakan dan belum mencapai target (Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai/BB). Selain itu, 30,51% indikator tidak memiliki data atau laporan yang tersedia dan masuk dalam kategori Tidak Ada Data (NA). Analisis ini mencakup beberapa pilar utama sebagai dasar evaluasi.

Analisis Capaian OPD terhadap Indikator TPB menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memainkan peran kunci dalam mencapai TPB di Provinsi Kalimantan Selatan. Keterlibatan OPD dalam berbagai pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola mencerminkan kontribusi mereka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Evaluasi capaian OPD terhadap indikator TPB menunjukkan bahwa meskipun banyak indikator yang telah tercapai, masih ada beberapa yang memerlukan perhatian dan upaya lebih lanjut.

Dalam penentuan isu paling strategis, dilakukan dengan membandingkan hasil analisis TPB, isu global dan nasional, serta FGD, maka ditetapkan sebanyak 5 (lima) isu paling strategis, yaitu:

• Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim,
• Alih Fungsi Lahan,
• Ekonomi Hijau, dan
• Ketahanan Pangan.

Terdapat 4 (empat) rekomendasi Tujuan untuk RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029, yaitu:

• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
• Meningkatkan ketahanan ekologi,pangan dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
• Menguatkan fondasi transformasi ekonomi yang produktif, inklusif, merata, dan berkelanjutan
• Meningkatkan Stabilitas Daerah