Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Kemiskinan bagaikan benang kusut yang menjerat berbagai aspek kehidupan, menjadikannya rintangan utama dalam pencapaian pembangunan. Program penanggulangan kemiskinan menjadi krusial karena kemiskinan bukan hanya mengancam kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan dapat menyebabkan masalah kesehatan, pendidikan rendah, kelaparan, kekerasan, meningkatkan risiko pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Dokumen perencanaan yang matang diperlukan untuk mengidentifikasi tujuan, strategi, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, serta memastikan program berjalan dengan baik.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, kemiskinan menjadi salah satu fokus utama, begitu pun dalam dokumen Rancangan Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029. Permasalahan ini menjadi landasan penting dalam perumusan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bekasi. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi dokumen penting bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk menanggulangi kemiskinan dalam periode jangka menengah. RPKD ini tentu merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan pembangunan yang digariskan dalam RJPMD Kota Bekasi 2025-2029. Kemiskinan pada hakikatnya bukan sekedar angka, terutama yang diukur dari standar minimum pengeluaran konsumsi individu, tetapi merupakan isu pembangunan terkait kondisi individu yang mencerminkan kualitas dan akses individu tersebut dalam aspek dasar sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan mensyaratkan komitmen dan partisipasi secara lintas sektoral di lingkup pemerintah daerah, maupun partisipasi aktif dari masyarakat, entitas bisnis, maupun kelompok non pemerintah lainnya.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029  adalah:

1. Menggambarkan kondisi umum kemiskinan saat ini dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kemiskinan di Pemerintah Kota Bekasi;
3. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator pembangunan penting yang bersifat outcome, yaitu pencapaian nilainya merupakan intervensi dari beragam aspek yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan sesungguhnya tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Upaya yang dilakukan, selain lintas aspek, memerlukan konsistensi dari satu waktu ke waktu. Upaya penanggulangan kemiskinan bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi seharusnya merupakan upaya yang dapat membuat penduduk menjadi sumber daya penting bagi pembangunan dan upaya untuk mencegah penduduk untuk tidak lagi turun ke garis kemiskinan.

RPKD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini dibuat dengan landasan di atas, yaitu komitmen dan upaya bersama yang bersifat lintas sektor dan dilakukan secara konsisten. Pada awalnya, upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan sumber daya finansial tertentu. Tetapi, jika persoalan ini dapat teratasi dengan baik, dengan banyaknya penduduk yang menjadi sumber daya produktif, pembangunan Kota Bekasi akan menjadi semakin berkualitas, tangguh, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kemiskinan tidak lagi dapat dipandang sebagai suatu persoalan sisa, tetapi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bekasi di jangka menengah maupun panjang. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan yang kokoh dalam penentuan prioritas aspek, sektor, maupun lokasi sehingga dapat mengawal pencapaian agenda dan tujuan pembangunan jangka menengah maupun panjang Kota Bekasi yang telah ditetapkan.