Kajian Pengembangan Kota Bogor dari Aspek Pemerintahan dilandasi fenomena urbanisasi dan otonomi daerah. Urbanisasi yang berlangsung sejak tahun 1980an membuat pengaruh Kota Bogor melewati batas administrasi kota dan membentuk keterkaitan fisik dan sosial-ekonomi dengan wilayah perbatasan, Kabupaten Bogor. Isu tata kelola wilayah fungsional mengemuka dalam upaya memenuhi kebutuhan warga dan perkembangan wilayah. Kajian ini mencakup empat tujuan, yaitu (1) Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dan praktik pemekaran/penyesuaian wilayah di Indonesia; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dan praktik tata kelola metropolitan dan wilayah peri-urban; (3) Menganalisis potensi dan kendala dari beragam bentuk tata kelola pengembangan Kota Bogor dalam konstelasi Bogor Raya; dan (4) Menyusun skenario tata kelola pengembangan Kota Bogor dalam konstelasi Bogor Raya. Teknik pendekatan kajian ini menggunakan Scenario Planning, yaitu suatu pendekatan untuk dapat menangkap dan menilai beragam perspektif di masa lalu, saat ini, dan masa depan. Sumber data primer utamanya diperoleh dari rangkaian focus group discussion (FGD) dan analytic hierarchy process (AHP).
Pengamatan jangka panjang menunjukkan bahwa urban sprawl teridentifikasi di pinggiran Kota Bogor yang ditandai oleh terintegrasinya area terbangun Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dan mengaburkan batas fungsional perkotaan. Beberapa kecamatan bagian dari Kabupaten Bogor berkembang sangat cepat karena lokasinya berbatasan langsung dengan Kota Bogor. Terdapat 10 kecamatan wilayah peri-urban yang “mengkota” dengan jumlah penduduknya melebihi rerata kecamatan di Kota Bogor.
Dalam mengantisipasi perkembangan ke depan, prediksi perkembangan lahan terbangun Kota Bogor dengan metode Markov diestimasi untuk tahun 2030 dan 2035 dan menghasilkan akurasi 89.15%. Prediksi tersebut dibangun dengan data penggunaan lahan tahun 2000 dan 2015. Hasil prediksi tahun 2030, menunjukkan Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan mengalami peningkatan lahan terbangun tertinggi, demikian juga dengan peri urban Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Kemang.
Hasil analisis proses hirarki (AHP) dari narasumber pewakil akademisi/profesional perencana dan birokrat di Kota Bogor menghasilkan kesimpulan konsisten terhadap pilihan model tata kelola. Secara relatif, akademisi cenderung lebih konsisten dibandingkan dengan birokrat dalam pemilihan model tata kelola. Birokrat cenderung ragu memilih model tata kelola antara yang seperti saat ini atau perluasan wilayah. Namun, terkait opsi tata kelola bersama, pendapat birokrat cenderung konsisten. Secara umum, akademisi cenderung memilih model tata kelola bersama, sedangkan birokrat cenderung memilih perluasan wilayah. Adanya perbedaan kecenderungan model antar kelompok (pemerintah dan akademisi/profesional perencana) mencerminkan keberagaman pertimbangan dalam melihat kekuatan, kelemahan, peluang keberhasilan maupun kegagalan dari skenario tersebut. Skenario yang dikemukakan tidak mengarahkan pilihan berbasis skor karena sifat kajian lebih untuk memberikan pandangan yang relatif menyeluruh dan eksploratif dari setiap alternatif skenario tata kelola Kota Bogor ke depan.
Kegiatan Kajian Pengembangan Kota Bogor dari Aspek Pemerintahan tahun 2020 telah dilakukan bekerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB), yang pelaksanaannya oleh Pusat Pengkajian Perencanaan Pembangunan Wilayah (P4W-LPPM-IPB).